oleh

Modus Korupsi dan Gratifikasi Dunia Pertambangan di Situbondo

SITUBONDO (ringgit.news)- Maraknya aksi penambangan liar untuk jenis Galian C, di wilayah Kabupaten Situbondo yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seakan lepas dari perhatian pihak berwenang. Meski ada unsur kerugian negara, yang diakibatkan dari aksi tambang liar.

Mulai dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab), selaku pemerintah. Juga aparat Kepolisian, seakan tumpul, karena tak satupun kasus tambang liar di Bumi Santri ini berlanjut ke meja hijau. Lagi-lagi, polisi tak berani karena tak memenuhi unsur pidananya.

Baik jeratan pidana UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba, maupun jeratan pidana UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Nah, mengingatkan hal itu, Eko Febrianto, salah satu aktivis di Kota Santri kembali berkoar-koar, terkait maraknya pertambangan liar saat ini, merupakan ladang terjadinya korupsi dan gratifikasi. Bahkan Eko, panggilan akrab pria kocak ini, menuding adanya pembiaran dari pihak berwenang, baik Pemkab maupun Polres Situbondo.

Namun Eko mengaku itu masih wajar, karena barangkali pihak berwenang masih berpikir seribu kali alias ‘takut’ untuk melakukan penertiban. Karena namanya aksi penambangan, lanjutnya, pasti identik adanya mafia tambang. “Soal ini saya kira butuh keberanian, untuk melakukannya,” ketus Eko.

Menurut Eko, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertamabangan dan Minerba, juga PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, bahwa menjadi kewajiban penambang menyetor Jamrek kepada Negara, sebelum mengantongi Izin Pertambangan, yakni IUP-OP.

Lanjutnya, untuk penambangan legal, dipastikan ada jaminan reklamasi (jamrek) dari pihak penambang kepada negara, yang nantinya akan dilakukan pasca tambang. Misalnya, adanya reboisasi atau penghijauan kembali wilayah yang sudah ditambang.

“Jika tambang liar atau ilegal, ini kan tidak ada Jamrek kepada negara sebagai kewajiban penambang. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan, terus tanggung jawab siapa? Apakah Pemkab yang akan memperbaiki wilayah pasca tambang. Itu sama saja menguntungkan penambang liar,” jelasnya.

Lebih disayangkan Eko, adalah kerugian keuangan negara, yang diakibatkan dari aksi tambang liar. Sebab ada kewajiban pajak dari kegiatan penambangan Galian C di Kabupaten Situbondo, sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

 

“Saya pastikan pula, tambang tak berijin itu merugikan negara, karena pasti tidak menyetor pajak. Belum lagi, pajak Galian C kepada Pemkab, yang harus disetorkan sebagai kewajiban penambang. Bukankah ini bagian dari korupsi? Jika tambang berijin sudah jelas, ikut menyumbang dan membayar pajak kepada negara,” lanjutnya.

Bahkan Eko menengarai, adanya ‘upeti’ mengalir kepada oknum pihak berwenang. Karena sampai saat ini, tidak ada tindakan tegas untuk menertibkan Aksi Pertambangan Liar yang jelas merugikan negara. Eko meyakini, inilah modus korupsi dan gratifikasi baru di dunia pertambangan.

 

“Tentunya juga merugikan masyarakat sekitar wilayah tambang liar, karena kerusakan lingkungan,”

Dilansir Kompas.com, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, hotel yang tidak menyetorkan pungutan pajak yang dipotong dari para tamunya, termasuk dalam tindak pidana korupsi.

“Pungutan pajak tersebut merupakan pendapatan daerah yang dititipkan ke pemilik hotel untuk disetorkan,” kata Basaria, saat memberi pengarahan dalam penandatanganan kerja sama monitoring pembayaran pajak secara daring, melalui perbankan oleh pemerintah daerah se-Jawa Tengah di Semarang, Senin (01/04/2019), seperti dikutip Antara.

Ia mencontohkan ketika menginap di hotel, tamu akan dikenai pajak 10 persen dari biaya yang harus dibayarnya. Pajak 10 persen inilah, menurut dia, pendapatan daerah yang dititipkan kepada pemilik hotel untuk nantinya dibayarkan. “Kalau hotel tidak menyetorkan, itu korupsi,” tegasnya.

Karenanya, lanjut Eko Febrianto yang juga Ketua LSM Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran (Siti Jenar), jika aparat penegak hukum merasa ‘takut’ menjerat penambang liar dengan UU Pertambangan dan Minerba, sebaiknya selidiki dan telisik terkait kewajiban pajak dari kegiatan pertambangan tersebut. (tim/ red)

Komentar