oleh

Melawan Lupa, Bupati dan Kapolres Diminta Tegas Sikapi Maraknya Tambang Ilegal di Situbondo

SITUBONDO (ringgit.news)- Aktivitas tambang liar, pasti menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebab tak ada jaminan reklamasi yang disetor kepada Negara. Namun tak banyak yang peduli dengan lingkungannya. Bahkan masyarakat selalu jadi korban kepentingan bisnis memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) ini. Ironisnya, pihak berwenang pun terkesan tutup mata.

Mungkin sudah lupa, bahwa seringkali Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto menegaskan dalam setiap kegiatan ramah lingkungan, selama ini banyak lingkungan yang rusak karena aktivitas pertambangan. Mulai dari lokasi tambang yang dikeruk, hingga jalan umum yang terdampak kerusakan, akibat pengangkutan materialan yang melebihi tonase jalan.

Karenanya, Dadang mengajak semua pihak, agar ikut menjaga lingkungan. Agar tidak dirusak oleh pelaku-pelaku usaha tak bertanggung jawab.

“Jangan seperti tambang-tambang yang hanya dilakukan penambangan, langsung ditinggal. Selama ini banyak berdampak terhadap lingkungan, karena pertambangan,” tegas Dadang Wigiarto, saat memberikan sambutan acara Situbondo Green Award for Public (SIGAP) 2018, yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Sabtu (15/12/2018) silam di Alun-alun Kota.

Dilain waktu, Bupati Dadang juga menegaskan, adanya 7 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), sudah memenuhi untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

“4 CV penambangan pasir di wilayah timur, ada luasan 86.92 hektar. Sedangkan Penambangan batuan di wilayan barat dan tengah, ada ada 3 CV memiliki luas sebanyak 50.90 hektar,” kata Dadang, saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertemakan “Hiruk Pikuk Tambang di Situbondo” yang digelar Polres setempat, Senin (03/09/2018) silam.

Bahkan Dadang memastikan, pihaknya tak meragukan kesiapan material pasir dan batu, dengan 7 penambangan yang sudah memiliki IUP-OP tersebut. “Kita tidak ragu, apalagi masih ada 14 IUP-OP yang masih berproses,” pungkasnya lagi.

Mengingatkan hal itu sekaligus melawan lupa, Eko Febrianto selaku pemerhati lingkungan, meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, dalam hal ini Bupati Dadang Wigiarto, agar tidak hanya berwacana. Tetapi mengambil langkah tegas, dengan menertibkan tambang liar di wilayahnya.

“Coba lihat aksi Bupati Lumajang, disana sudah jelas wilayah pertambangan pasir. Tetapi Bupati Lumajang tak mau wilayahnya dikuasai pelaku usaha yang tak tanggung jawab atau mafia tambang ilegal. Harusnya Bupati Dadang mencontoh Bupati Lumajang,” ketus Eko, panggilan akrab pria kocak ini.

Eko berharap Bupati Dadang tak berkilah hanya karena kewenangan perijianan tambang sudah diambil alih provinsi, tetapi malah membiarkan wilayahnya dikuasai penambang liar. “Ini justru tanggung jawab kepala daerah menertibkan tambang liar atau ilegal. Pihak provinsi memang yang berkepentingan menerbitkan izinnya,” katanya.

Tak hanya itu, Eko juga berharap ketegasan Polres Situbondo untuk menuntaskan banyaknya kasus tambang liar yang sudah dilaporkan. Dirinya merasa heran, kenapa Polres tak berani menuntaskan, lanjutnya, seakan penambang liar susah dijerat pidana atau memang diberikan hak imunitas oleh oknum.

“Tidak perlu lah tambang liar yang mewabah itu ditertibkan polisi, karena mungkin terlalu banyak. Tetapi kasus yang sudah masuk laporannya, kenapa susah diselesaikan. Jangan-jangan memang ada permainan atau kongkalikong dengan pelaku usaha tambang liar,” sesal Eko penuh tanya.

Eko juga menegaskan, jangan sampai masyarakat lagi-lagi menjadi korban dari ketidak tegasan pihak berwenang, baik Pemkab maupun Polres Situbondo. Untuk menyelesaikan persoalan mewabahnya tambang liar di Kota Santri Situbondo ini. (asr/ red)

Komentar