oleh

Ternyata, Hanya 5 Penambang di Situbondo Taat Bayar Pajak

SITUBONDO (ringgit.news)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, Jawa Timur, mewarning kepada para pelaku usaha tambang, agar tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi saja. Tetapi diharapkan tertib membayar pajak, sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ada ketentuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Hal itu ditegaskan Hadi Priyanto, Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo. Hadi, panggilan akrab politisi Partai Demokrat ini, menuturkan adanya ketidaktaatan pelaku usaha tambang di Situbondo dalam membayar kewajiban pajaknya.

Dari 12 pelaku usaha tambang yang terdaftar di data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, hanya ada 5 pelaku usaha tambang yang membayar pajaknya untuk Tahun 2019. Sedangkan 7 pelaku usaha tambang lainnya, belum menyetorkan pajak.

“Saya mengimbau agar pelaku terkait aktivitas tambang, juga memberi sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak sesuai komuditi yang digali. Ada batu, pasir, tanah,” tutur Hadi kepada media ini, saat dikonfirmasi di Kantor DPRD, Jalan Kenanga Kelurahan Patokan Situbondo, Senin (24/06/2019).

Namun demikian, capaian PAD dari sektor pajak galian tambang jenis C, Hadi mengaku cukup puas karena mencapai Rp 129.827.900 per tanggal 24 Juni 2019. Dari capaian yang ditetapkan Bupati Situbondo pada angka Rp 200 juta.

“Atas capaian tersebut, kami bisa memakluminya. Karena mungkin masih ada beberapa perusahaan yang belum beroperasi. Yang jelas angka tersebut, tentu akan menjadi pantauan kami selaku mitra kerja Pemkab Situbondo,” imbuh Hadi.

Namun Hadi mengaku belum memastikan, soal keberadaan tambang ilegal dan pelaku usahanya. Apakah mereka membayar pajak atau tidak?

Informasi terhimpun, sedikitnya 12 badan usaha atau perorangan yang sudah berijin dan terdaftar pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. Dengan nomor surat 545/539/124/2019 per tangga 6 Februari 2019.

Diantaranya, Sunarto dan Totok Hariyono dengan lokasi ijin usaha di Desa/ Kecamatan Banyuputih. Juga CV Lintang Timur dengan lokasi ijin usaha di dua titik Desa/ Kecamatan Banyuputih.

Selain itu, Dwi Budi Pranata dengan lokasi ijin usaha di Desa Banyuputih. PT Sitiwangi Indonesia dengan lokasi ijin usaha di Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan, serta 2 titik lainnya, di Desa Sumberkolak. Atas nama Widodo dengan lokasi ijin usaha 2 titik di Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur.

Ada badan usaha CV Moncel Indah, dengan lokasi usaha Desa Juglangan Kecamatan Panji. Terakhir, milik PT Putra Suja Mandiri dengan lokasi usaha di Desa Klatakan Kecamatan Kendit.

Sementara, 5 pelaku usaha tambang yang yang telah membayarkan kewajiban pajaknya kepada Pemkab Situbondo. Yaitu, CV Lintang Timur, Sunarto, Totok Haryono, Dwi Budi Pranata dan CV Moncel Indah. (ric/ red)

Komentar

Berita Umpan