oleh

Lingkungan Rusak Akibat Pertambangan, DLH Situbondo Janji Tindak Tegas Penambang Ilegal

SITUBONDO (ringgit.news)- Hiruk pikuk maraknya tambang tak berijin alias ilegal di Situbondo, Jawa Timur, membuat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Khalil akhirnya angkat bicara. Pihaknya bahkan menegaskan, banyak lingkungan yang rusak akibat aksi pertambangan.

“Kami dari pihak DLH, akan melakukan pendataan baik tambang non rakyat (umum, red) dan tambang rakyat. Baik ilegal dan legal,” ujarnya, Senin (08/07/2019).

Dikatakan, data yang dimiliki pihak DLH sudah sesui atau sama dengan data penambang di Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, seperti yang diberitakan di media ini. “Data yang ada pada kami, yakni 16 penambang yang memiliki izin resmi,” jelasnya.

Khalil mengakui, pihaknya sudah mengantongi data-data penambang rakyat. Karenanya, pihaknya akan menkaji kembali mengenai tindakannya. Sedangkan untuk tambang non rakyat, tidak ada toleransi lagi baginya, yakni harus ditutup.

“Data kami, ada sekitar 174 lokasi tambang rakyat tidak berizin. Dan 11 lokasi tambang non rakyat, juga tak memiliki izin resmi.  Bagi para penambang, agar secepatnya melakukan proses prizinannya. Saya juga meminta dalam pembangunan, agar menggunakan bahan meterial dari tambang yang berizin,” tegas Khalil.

Jika nantinya ada pihak rekanan atau kontraktor, lanjutnya, yang menggunakan material ilegal, itu sama halnya dengan penadah. Menurutnya, akan ada sanksi pidana. “Adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan pertambangan itu, biasanya tidak memiliki ilmu pertambangan,” ujarnya lagi.

Khalil juga mengakui, pihaknya baru 2 pekan ini mengantongi data-data tambang, baik yang sudah berizin lengkap, berproses, dan tidak berizin sama sekali.

“Mengapa kami baru saat ini, akan melakukan penertiban dan tindakan terhadap penambang ilegal yang masih beroprasi. Karena kami baru 2 minggu ini mengantongi jumlah tambang berizin dan tidak berizin, sesuia investigasi kami ke lokasi  mas,” pungkasnya.

“Dalam waktu dekat ini, bulan ini kami akan turun ke lapangan bersama stake holder. Polri, TNI, Satpol PP, Dinas PUPR. Dan hal ini kami sudah sampaikan dan melaporkan pada Bupati,” imbunya. (asr/ red)

Komentar

Berita Umpan