oleh

Biaya Pilkades Jelbuk Juga Bebani Calon Hingga Rp 44 Juta

JEMBER (ringgit.news)- Hingga penentuan nomor urut Calon kepala desa (Cakades) Jelbuk Kecamatan Jelbuk, Panitia Pilkades Jelbuk mengaku belum pernah ikut sosialisasi soal anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kondisi ini menyusul, adanya beban biaya Pilkades Curahlele Kecamatan Balung yang sudah ‘menjegal’ salah satu kandidat calon bernama Mulyono, akhirnya gagal ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa (Cakades).

Padahal, sesuai aturan biaya Pilkades tidak boleh dibebankan kepada calon, tetapi ditanggung APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes).

Perlu diketahui, amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 34 ayat (6) disebutkan bahwa biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota.

Juga tertuang dalam Perda Kabupaten Jember 7/2015 tentang Desa, dan Perbup 28/2016 tentang Juknis Pelaksanaan Pilkades.

Ketua Panitia Pilkades Jelbuk, Hendri Joko Susilo mengatakan, untuk suksesnya Pilkades di Desa Jelbuk, jajarannya menganggarkan dana Rp 89 juta dari APBDes dan sumbangan Cakades.

“Berdasarkan musyawarah bersama antara panitia dan Cakades, tiap calon kita kenai biaya sekitar Rp 14,5 juta. Sementara total Cakades yang masuk nominasi ada tiga, kalau ditotal jumlah sumbangan Cakades sebesar Rp 44 juta,” ungkap Hendri di Balai Desa Jelbuk, Senin (29/07/2019) kemarin.

Lanjut Hendri, sementara Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Jelbuk menganggarkan Rp 45 juta, untuk mensupport pelaksanaan Pilkades serentak mendatang.

“Untuk anggaran yang bersumber dari APBD atau kabupaten, kita masih belum menerima sosialisasi,” ucapnya.

“Terkait anggaran yang akan kita gunakan ada beberapa item. Yakni untuk ATK, seragam panitia, rapat, honor, narasumber, angkutan, tenda, kursi, diesel dan sound system,” pungkasnya. (sul/ gus/ red)

Komentar

Berita Umpan