oleh

Paripurna P-ABBD Bondowoso Deadlock, Fraksi PDIP: Semenjak Sekda Baru Komunikasi Terbatas

BONDOWOSO (ringgit.news)- Rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019 mengalami kebuntuan alias deadlock, Senin (12/08/2019). Akibatnya, sidang paripurna terpaksa ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan.

Menurut Andi Hermanto, Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PDIP, deadlock dalam rapat Banggar DPRD dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab, sebenarnya telah terjadi sejak rapat pertama, Jum’at (09/08/2019) lalu.

Penyebabnya, karena antara Banggar dan Timang (BATA) belum ada titik temu dan penyesuaian. “Kalau terjadinya deadlock itu, sudah sejak Jum’at kemarin sampai sekarang ini. Karena dalam rapat masih belum ada titik temu dan penyesuaian,” katanya, Senin (12/08/2019).

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian dimaksud, yakni pergeseran anggaran yang sesuai dan penetapan. Misalnya, ada pergeseran anggaran di pembangunan yang masih belum waktunya. Kemudian digeser kepada hal-hal yang masih belum tepat.

“Kita masih di dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang – undang. Maka terjadinya deadlock ini yang seharusnya sidang paripurna hari ini, belum bisa dilaksanakan. Karena pembahasan masih belum selesai. Sebenarnya DPRD mengadakan Bamus tadi, untuk menunda pelaksanaan Paripurna,” kata politikus PDIP itu.

Ditanya soal 12 pertanyaan yang diajukan oleh Banggar, Andi mengaku bahwa baru lima pertanyaan yang bisa dijawab oleh Timang Pemkab Bondowoso. “Tadi sudah dijawab, tapi ada yang belum beberapa. Makanya rapat BATA ini ditunda lagi sampai, Jum’at (16/08/2019) depan,” ucapnya.

Menurutnya, agar hal semacam ini tidak terjadi lagi dalam pembahasan – pembahasan berikutnya. Karena itu, pentingnya komunikasi antara eksekutif fan legislatif.

“Kita hanya mengharapkan, agar tidak terjadi pembahasan-pembahasan seperti ini lagi selanjutnya. Karena masih ada pembahasan APBD 2020. Saya harap tidak akan terjadi deadlock semacam ini. Yang penting harus ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif,” kata Andi.

“Sehingga tidak terjadi pemahaman yang bias, baik antara anggaran dan tim banggar. ‘Artinya selama ini belum ada komunikasi ya?’ Ya, semenjak Sekda baru kan masih terbatas komunikasinya,” pungkasnya. (ch/ fik/ gus/ red)

Komentar

Berita Umpan