oleh

Abaikan Program Wajib Belajar 9 Tahun: Pemkab Situbondo Gagal Selamatkan Cita-Cita Anak Bangsa

PENDIDIKAN seharusnya dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat Indonesia, sesuai amanat konstitusi. Disamping itu, pendidikan adalah kunci menuju kesejahteraan bangsa. Sebab sistem pendidikan yang bermutu, akan menentukan kemanfaatan ilmu pengetahuan, sebagai media untuk “memanusiakan manusia”.

UUD 1945 Pasal 28C berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Juga dalam pasal 31 ayat (1) “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.”

Kemudian, pasal 31 ayat (2) “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, mengamanatkan seluruh elemen masyarakat berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

Hal demikian termaktut dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada pasal 5 ayat (1) sampai (5), yang intinya menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dasar atas pendidikan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Namun kenyataanya, pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan pokok yang seharusnya terpenuhi, menjadi sebuah ironi di Indonesia saat ini. Khususnya di sekolah terpencil SDN 8 Curah Tatal Kecamatan Arjasa, Situbondo Jawa Timur. Kemanakah Pemerintah Kabupaten Situbondo..?!!!

Sesuai regulasi, telah diatur bahwasannya negara wajib memberikan pendidikan yang setara kepada setiap warga negaranya. Tanpa ada ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Kesimpulannya, upaya pemerintah belum maksimal mencapai pemerataan pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan yang layak belum terpenuhi. Ini terjadi di SD Negeri 8 Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, yang memiliki murid sebanyak 19 orang yang terdiri dari kelas 1 sampai 6.

Keadaan sekolah pun sangat memprihatikan, kondisi gedung sudah tidak layak huni, fasilitas meja, kursi yang tidak sesuai standar. Diperparah lagi, tidak adanya guru yang mengajar selama 8 bulan terkahir. Karena mereka mendapatkan gaji yang tidak setimpal dengan medan yang ditempuhnya.

Siswa-siswi SDN FIlial Kerpang Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa, Situbondo. (foto: ringgit.news)

Melihat kondisi SDN Filial Kerpang Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa yang sangat memprihatinkan, dengan kekurangan tenaga atau guru yang membimbing siswa waktu yang sudah sekian lama hingga 8 bulan.

Atas kondisi tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bondowoso-Situbondo mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Situbondo, agar menyeriusi dan memberikan solusi dalam jangka pendek atau secepatnya, terhadap kondisi SDN 8 Curah Tatal tersebut.

Sehingga proses belajar mengajar kembali normal, memberikan jaminan ketersediaan, peningkatan mutu dan sarana pendidikan. Serta memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat dan berharap kepada segenap pemangku kepentingan, untuk mengembalikan khitah pendidikan sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia.

Pemkab Situbondo harus memastikan, bahwa pendidikan harus berjalan sesuai jalurnya. Karena pendidikan sebagai benih untuk membebaskan, membentuk kepribadian dan menguatkan kepemimpinan.

Dalam hal ini, pengurus HMI juga sudah datang langsung berinteraksi dengan beberapa siswa di SDN 8 Filial Kerpang Curah Tatal. Sekaligus dengan bentuk perhatian, melakukan kegiatan belajar mengajar di beberapa kelas. Serta mendengarkan harapan dan cita cita, sebagai aset ujung tombak generasi penerus bangsa. (penulis: Ramaimun – Ketum HMI Cabang Bondowoso-Situbondo/ red)

Komentar

Berita Umpan